IMN News, Kota Bekasi — Sosialisasi Dinas Sosial Minim, Kata H. Arif Rahman Hakim, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Sosial segera mensosialisasikan terkait adanya bantuan dari Pemerintah.
“Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak masyarakat yang sangat membutuhkan tidak tau harus bagaimana dan mendaftar kemana untuk mendapatkannya dikarenakan dampak Covid-19 ini. Hal itu disebabkan minimnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Bekasi,” tegas Arif kepada wartawan Rabu (8/4).
Saya, sambung Arif, atas nama Anggota DPRD Kota Bekasi sangatlah menyesalkan akan hal tersebut. Sebab, pendataan yang dilakukan tidak akurat. Hal itu saya temukan langsung dilapangan dimana masih banyak warga masyarakat yang kurang mampu dan terdampak Covid-19 ini tidak terdaftar, bahkan RT/RW banyak yang tidak tahu akan adanya bantuan dari Provinsi Jabar.
“Untuk itu saya berharap kepada Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini pihak Kecamatan, Kelurahan, Dinas Sosial, agar dapat memberikan kesempatan kembali kepada warga masyarakat untuk pendaftaran kembali warga yang berhak menerima atas adanya bantuan dari Provinsi Daerah. Jangan sampai masyarakat ada yang tidak dapat, khususnya warga yang kurang mampu yang mengakibatkan kecemburuan sosial,” tegas Arif.
Arif pun mengimbau kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pendataan agar bisa mendata kembali segera mungkin dan dipastikan yang mendapatkan bantuan tersebut adalah masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan akibat dampak Covid-19 ini.
“Sebab, terhitung dari hari Selasa (7/4) kemarin banyak warga masyarakat yang saat ingin mendaftarkan diri katanya ditutup pendaftaran. Malah ada staf Kelurahan yang pergi dan tidak mau melayani warga tersebut. Padahal banyak warga masyarakat yang tidak tau akan adanya pendatang tersebut. Nah hal ini sangat disayangkan dan pada akhirnya kedepan akan terjadi kecemburuan sosial yang cukup tinggi karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan. Ini bentuk miskomunikasi antara pihak RT/RW dan Kelurahan. Kedepan, harus terjalin dengan baik agar informasi tidak salah yang berdampak kepada warga,” terangnya.
Arif juga meminta kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi agar dapat mengikuti anjuran yang diberikan oleh Pemerintah, seperti tetap dirumah jika tidak ada keperluan yang penting, memakai masker saat keluar rumah, menjaga kebersihan lingkungan dan rajin mencuci tangan.
“Semoga wabah Covid-19 ini segera dapat diatasi dan berakhir, Aamiin Yaa Rabbal’alamiin,” pungkasnya.
Berikut kuota program bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Rp500 ribu yang rinciannya Rp350 ribu dalam bentuk sembako, dan Rp150 ribu uang tunai, dalam penanganan Covid 19 di Jawa Barat.
Total Data Keluarga Miskin dan Rentan Miskin (KRTS) yang terdampak ekonomi akibat Covid 19. sebanyak 1.618.480. KRTS se Jawa Barat.
1.Kabupaten Bogor kuota 100.012.
2.Kab.Sukabumi 240,137
3.Kab. Cianjur 99.163
4.Kab. Bandung 95.837
5.Kab. Garut 130.447
6.Kab. Tasikmalaya 59.898
7.Kab. Ciamis 52.614
8.Kab. Kuningan 48.874
9.Kab. Cirebon 123.413
10.Kab. Majalengka 19.748
11.Kab. Sumedang 54.191.
12.Kab. Indramayu 23.680
13.Kab. Subang 112.302
14.Kab. Purwakarta 41.870
15.Kab. Karawang 67.962
16.Kab Bekasi 40.275
17.Kab. Bandung Barat 54.709
18.Kab. Pangandaran 17.498
19.Kota Bogor 39.331
20.Kota Sukabumi 13 116
21.Kota Bandung 43.165
22.Kota Cirebon 3.840
23.Kota Bekasi 54.532
24.Kota Depok 39.159
25.Kota Cimahi 14.645
26.Kota Tasikmalaya 20.526
27.Kota Banjar 5.180.
Sumber; Pemprov Jabar.(ydh – imn)
#KOTABEKASI #DPRD #DINASSOSIAL #COVID19 #PROVINSIJAWABARAT
