Tanpa banyak pemberitaan yang berarti, Jokowi membagikan sertifikat hak pengelolaan hutan kepada lebih dari 8 ribu rakyat Jambi. Luas hutan yang dikelola sebesar lebih dari 91ribu hektar, yang berarti 1 kepala keluarga mendapat hak seluas 10 hektar.
Untuk apa hak pengelolaan itu ? Tentu untuk masyarakat bisa bercocok tanam memanfaatkan hutan. Jadi selama 35 tahun, warga yang mendapat sertifikat berhak memanfaatkan hutan sebagai mata pencahariannya, tentu dengan syarat-syarat semisal tidak membakar hutan.
Apa yang dilakukan Jokowi ini tentu bagian dari pemberian mandat untuk membantu kesejahteraan rakyat. Biasanya konsesi hutan diberikan kepada perusahaan2 besar, dimana rakyat hanya menjadi pegawai atau bahkan penonton saja.
Tetapi Jokowi membalikkan model ini dengan memberikan konsesinya kepada rakyat, bukan saja kepada perusahaan besar. Kepada perusahaan besar Jokowi malah memberi ultimatum, “Jika konsesi yang diberikan pemerintah ditelantarkan, maka hak konsesinya akan dicabut..”
Sejak dulu memang konsesi hutan menjadi masalah antara perusahaan besar dengan rakyat sekitar. Rakyat selalu menjadi korban karena pemerintahan2 sebelumnya selalu berpihak pada pengusaha.
Sebagai contoh, misalnya perusahaan2 pemegang konsesi hutan milik Hasjim dan Prabowo memegang hak konsesi jutaan hektar di beberapa wilayah Indonesia. Dan rata-rata penguasaan konsesi ini didapat pada era Soeharto.
Apakah Jokowi sedang membangun perlawanan rakyat kepada para pengusaha besar dalam pembagian konsesi hutan ini?
Bisa jadi. Jokowi tidak mungkin membatalkan konsesi-konsesi yang sudah menjadi milik perusahaan besar yang didapat dari masa lalu, karena itu berimbas pada masalah hukum. Tetapi yang dilakukannya dengan memberikan konsesi hutan kepada rakyat membuat rakyat bisa menjadi penentu nasib hutan itu sendiri.
Apa yang dilakukan Jokowi di Jambi adalah bagian dari gerakan yang dibangunnya dalam konsep redistribusi lahan, dimana rakyat punya hak jelas terhadap lahan. “Pengusaha besar boleh bangun pabrik, tapi konsesi lahannya ada di rakyat..” kata Jokowi.
Indonesia dimata Jokowi memang hanya bisa dibangun dengan melibatkan banyak rakyat, bukan hanya 1 persen orang yang menguasai seluruh ekonomi Indonesia.
Dengan penguasaan ekonomi diberikan kepada rakyat, maka pondasi ekonomi negara pasti lebih kuat dan tidak terimbas guncangan krisis akibat permainan dari beberapa gelintir orang yang menguasai perekonomian negara.
Jadi, apa yang membuat saya harus ragu untuk mendukung Jokowi jika dia berpihak pada rakyat?
Salam secangkir kopi (Denny Siregar).
