IMN News, Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat membantu meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat Kota Bekasi, pasca pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov Jawa Barat. Upaya tersebut telah dilakukan melalui surat yang dilayangkan kepada Gubernur Pemprov Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Dalam isi surat perjanjian kerjasama tersebut Pemkot Bekasi, semata-mata hanya ingin membantu peserta yang sebagian besar warganya melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Karena, sebelumnya SMA dan SMK sempat merasakan manfaat dana BOSDA sebesar Rp 170 ribu per bulan. Hal itu diyakini sangat membantu meringankan beban masyarakat.
“Saat ini pihak SMA/SMK menerapkan lagi iuran bulanan. Uang itu nantinya digunakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan operasional sekolah mulai untuk biaya perawatan infrastruktur, untuk kesejahteraan,” beber Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Rabu (27/2).
Biaya iuran bulanan peserta didik tingkat SMA/SMK negeri saat ini bervariasi, mulai dari Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu per bulannya. Pasca peralihan kewenangan kepada Provinsi Jawa Barat, kini masyarakat merasa dibebankan dengan kebijakan iuran tersebut.
“Kalau biaya iuran bulana sekolah Rp 250 ribu dan kemudian kita subsidi Rp 170 ribu, masyarakat hanya membayar Rp 80 ribu saja setiap bulannya,” ungkapnya.
Terpisah Kepala SMAN 17, Waluyo menjelaskan rata-rata biaya iuran bulanan yang ditetapkan SMA negeri sebesar Rp 250 ribu perbulannya. Saat ini, BOSDA tak lagi diberikan oleh Pemkot Bekasi. Karena itu, pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk menerapakan iuran bulanan yang telah dilakukan sejak tahun 2016.
“BOSDA sebesar Rp 170 ribu, jika dikonversi ke iuran bulaan setara dengan Rp 212.500 + 50.000 saat itu sdah ada iurannya th 2016,” tulis Waluyo dalam pesan WhatApps, Rabu (27/2).
Dia menambahkan, bagi murid dari keluarga kurang mampu, pihak sekolah membebaskan iuran bulanan tersebut, dengan disertai surat keterangan dari instansi terkait.
“Jadi kalau tahun 2016 tidak ada Bosda, beban orangtua siswa SMA sebesar Rp 262.500 perbulan. Kalau untuk siswa kurang mampu digratiskan,”tulisnya menambahkan.(sgr-imn)
